DiksiNow.id – Pemerintah Kabupaten Jombang tengah menghadapi dilema besar dalam arah kebijakan pendidikan. Di satu sisi, program Sekolah Rakyat (SR) yang diproyeksikan sebagai role model pendidikan inklusif nasional menjadi kebanggaan daerah. Di sisi lain, beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) justru terancam lenyap akibat turunnya minat orang tua menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan dasar milik pemerintah itu.
Tak cuma minat turun, beberapa gedung untuk belajar, menggali ilmu, bermain dan berinteraksi, juga mengalami kerusakan. Bukan hanya di tengah kota Jombang, di wilayah pelosok juga sebagian ada yang mengalami hal sama yang berpotensi mengancam hak dasar anak-anak atas pendidikan layak dan lingkungan belajar yang aman.
Proyek Prestisius atau Arah Pendidikan
Ditengah penurunan minat siswa terhadap SD Negeri. Kabupaten Jombang justru menjadi daerah pertama yang siap menjalankan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Tak ayal, Jombang sempat mendapat sorotan nasional atas inisiatif pendirian SR tersebut.
Jombang terpilih sebagai salah satu dari 19 lokasi di Jawa Timur, yang merupakan bagian dari total 48 lokasi di Pulau Jawa dan 65 lokasi nasional yang siap beroperasi pada Juli 2025. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan mobilitas sosial ekonomi.
Program SR, merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Program nasional ini seluruhnya didanai APBN dan dirancang sebagai boarding school untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, miskin ekstrim dengan seleksi ketat dan fasilitas lengkap.
Moncernya program Presiden itu membuat Bupati Warsubi menyambut dan mendukungnya secara langsung. Program ini pun membuka peluang lapangan kerja dan diharapkan menjadi mercusuar pendidikan inklusif. Bupati sempat berkunjung ke Jakarta untuk melobi kehadiran Sekolah Rakyat terwujud. Bupati bertemu dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menseskab, Letkol Teddy Indra Wijaya.
Bupati Warsubi optimistis, Sekolah Rakyat bukan hanya wacana, tapi akan segera diwujudkan dalam aksi nyata. “Ini solusi penting dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Jombang,”. “Ini bukan sekadar proyek, tetapi tanggung jawab negara untuk menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Kami kerahkan semua unsur agar pendidikan di Jombang layak, setara, dan bermartabat,” tegas Bupati, seperti dikutip Timesindonesia.co.id pada Jumat (20/6/2025).
Keseriusan itu kemudian berbuah. Pemkab Jombang sempat mengusulkan beberapa lokasi untuk menyambut program tersebut. Beberapa lahan seperti di kawasan Denanyar hingga Tunggorono di proyeksikan bisa dipakai untuk SR. Dan nama terakhir yang merupakan lahan terminal khusus angkutan barang, kemudian diterima pemerintah pusat sebagai lokasi SR permanen karena memiliki luas lahan 5,2 hektar.
Namun, karena belum siap baik fasilitas maupun gedung untuk operasional pada tahun ajaran 2025/2026, SR kemudian dipastikan akan beroperasi di Kompleks Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mancilan, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung. Sedangkan pembangunan infrastruktur di Tunggorono akan dimulai pada 2026 dengan anggaran Rp 200 miliar dari APBN, dan Pemkab Jombang akan mengalokasikan dana untuk pengurukan lahan melalui P-APBD 2025.
Untuk kejar target dari program Presiden Prabowo ini, seleksi siswa pun digerakkan melalui home visit untuk verifikasi, pada awal Juni 2025 kemarin. Jombang yang kabarnya menginginkan satu jenjang dua Rombongan Belajar (rombel) kini masih menghasilkan 100 siswa untuk jenjang SMP dan SMA. Sementara SD belum ada. Tepat Pada 27 Juni 2025, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kemudian meninjau kesiapan lokasi SR tersebut.
Kondisi Sekolah Dasar Negeri
Di balik gemerlap Sekolah Rakyat, kondisi puluhan SD negeri di Jombang justru saat ini jauh dari ideal. Seperti di lansir situs resmi Pemkab Jombang, dalam agenda peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025 pada Jumat (2/5/2025) pagi. Pemerintah daerah telah mengalokasikan Rp4 miliar dari APBD 2025 untuk merehabilitasi 27 SD rusak, namun jumlah ini hanya mencakup sekitar 10% dari total SD negeri di kabupaten tersebut.
SDN Jabon 2 yang plafonnya disangga kayu bekas. Lorong penghubung kelas satu dengan yang lain beralaskan pasir. Tidak termasuk dalam daftar rehabilitasi. Gedung perpustakaan, dimana tempat siswa mengembangkan literasi, membaca, menggali pengetahuan. Justru dalam keadaan ambruk dan hanya ditinggali semak semak belukar. Tempat pendidikan dasar yang berdekatan dengan jantung pemerintahan, seperti tak terendus pikiran, hati dan tangan para pejabat pemerintahan dari pembangunan.
Alhasil, rusaknya infrastruktur sekolah itu justru berdampak pada penurunan minat orang tua menyekolahkan anaknya. Pada tahun ajaran baru 2025/2026, SDN Jabon 2 hanya menerima 2 siswa baru.
Penurunan minat siswa bersekolah bukan hanya di SDN Jabon 2. SPMB tingkat SD Negeri di Kabupaten Jombang yang telah selesai dilaksanakan pada 30 Juni 2025, juga sepi peminat. Kuota 28 siswa perkelas gagal terpenuhi. Dari data lapangan di 47 SD Negeri jumlah pendaftar kurang dari 10, bahkan beberapa diantaranya tak dapat murid sama sekali.
Data ini menunjukkan bahwa jumlah siswa SD Negeri (SDN) di Kabupaten Jombang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Rinciannya, Tahun 2021, 67.743 siswa. Tahun 2022, 65.673 siswa. Tahun 2023, 63.768 siswa. Tahun 2024, 60.145 siswa. Artinya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah siswa SDN menurun lebih dari 7.000 siswa.
Sementara jumlah siswa di SD swasta justru mengalami peningkatan dari 7.365 siswa pada 2021 menjadi 7.933 siswa pada 2024.
Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari mengatakan, penurunan jumlah siswa di SD Negeri belum dilakukan analisa mendalam. Meski penurunan itu salah satu faktornya yakni adanya penurunan jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk usia sekolah. “Juga karena banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke MI atau SD swasta,’’ katanya. (Dihimpun dari website Jombangkab.bps.go.id dan dipublikasikan Radar Jombang, 27 Desember 2024).
Kebijakan pagu siswa sekolah per kelas yang meningkat pada tahun 2025 tak banyak yang mampu dipenuhi. Yang ada justru berpotensi meminggirkan sekolah-sekolah rusak yang minim dana BOS, mengancam keberlangsungan mereka karena tak laku.
Kritik dan Tantangan Kebijakan
Data diatas mengindikasikan perlunya perhatian serius terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan minat dan akses ke sekolah negeri, agar kebijakan pendidikan di Jombang dapat lebih efektif dalam menjamin pemerataan dan kualitas pendidikan dasar.
Fokus besar pada Sekolah Rakyat sebagai proyek prestise nasional seharusnya tidak boleh mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak kondisi sekolah dasar. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin program baru itu berjalan beriringan dengan sekolah dasar yang nyaris runtuh dan lenyap?.
SR hanya menyediakan beberapa kursi bagi seluruh kabupaten, sementara ribuan anak di SD rusak terancam kehilangan hak belajar layak. Kenaikan APBD 5,9% belum mampu menutup defisit kebutuhan rehabilitasi, apalagi tanpa dukungan Dana Alokasi Khusus fisik dari pusat.
Pada capaian 100 hari kerja Bupati Jombang yang digelar pada hari Senin (26/5/2025) di Gedung Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati Warsubi selalu menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk terus meningkatkan kualitas SDM seiring pembangunan infrastruktur yang saat ini digenjot. Program beasiswa milenial untuk mendukung siswa berprestasi kurang mampu, juga digelontorkan sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan dan pengembangan potensi daerah.
Kebijakan Pemerintah Jombang dalam mengelola pendidikan memang sudah cukup baik dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun, pertanyaannya, sejauh mana kebijakan itu dirancang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan? Apakah pengambilan keputusan benar-benar melibatkan suara guru, kepala sekolah, dan masyarakat sebagai aktor utama pendidikan? Ataukah hanya sebatas formalitas administratif?
Pemda Jombang juga perlu mempercepat sinkronisasi antara pendidikan formal dengan potensi lokal, termasuk integrasi nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan penguatan literasi digital. Apalagi, era industri 4.0 dan society 5.0 menuntut model pembelajaran yang adaptif dan kontekstual.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Jombang harus melakukan refleksi kebijakan secara terbuka dan partisipatif. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap program-program pendidikan yang selama ini berjalan, baik dari sisi efektivitas, distribusi anggaran, maupun dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.
Masyarakat Jombang menaruh harapan besar agar sektor pendidikan tidak hanya menjadi jargon politik, tetapi benar-benar menjadi prioritas pembangunan manusia. Karena pada akhirnya, kemajuan Jombang tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan mendidik generasi mudanya.
Catatan Redaksi :
Ketika Bupati Warsubi menyatakan, “Kami tidak main-main dalam menjamin pendidikan layak dan bermartabat,” realitas di lapangan juga harus sejalan. Dan, jangan menyisakan pekerjaan rumah besar. Jangan sampai Sekolah Rakyat yang megah menjadi panggung penghargaan ambisi. Sementara anak-anak di SD rusak, hanya menjadi penonton yang tersisih. (*)
Penulis : Redaksi
