JOMBANG, DiksiNow.id – Gedung DPRD Jombang menjadi saksi penandatanganan penting yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Jombang lima tahun ke depan, Kamis (26/6/2025)
Usai menghadiri Rapat Paripurna, Bupati Jombang H. Warsubi secara resmi menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Namun bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Di balik dokumen itu tersimpan visi besar yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, sebuah langkah strategis yang diyakini mampu menjadi penyangga daerah di tengah gejolak ekonomi global.
“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik geopolitik, krisis pangan, semua itu berdampak pada daerah. Karena itu, kita harus menyiapkan fondasi ekonomi yang kuat dari bawah, dari rakyat,” ungkap Bupati Warsubi saat diwawancarai awak media.
Pemerintah Kabupaten Jombang, menurut Warsubi, menyusun RPJMD ini dengan tidak hanya melihat kebutuhan lokal, tapi juga membaca arah angin global. Prinsip ekonomi Pancasila akan menjadi pijakan utama dengan gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat sebagai landasan pembangunan.
Visi misi yang ia bawa bersama Wakil Bupati H. Salmanudin Yazid menekankan pada kemandirian daerah. Bukan lagi menggantungkan diri pada pusat atau pasar global, melainkan membangun kekuatan dari dalam membesarkan UMKM, memperkuat ketahanan pangan, dan menggerakkan kawasan industri yang ramah lingkungan.
“UMKM kita akan kita dorong naik kelas. Pertanian akan kita perkuat dengan melibatkan koperasi desa, industri pengolahan, hingga jejaring pemasaran yang lebih luas. Jangan sampai nilai tambahnya hilang ke luar daerah,” tegasnya.
Salah satu perhatian utama RPJMD ini adalah menjadikan desa sebagai aktor pembangunan ekonomi. Bukan hanya objek program, tetapi subjek yang aktif menggerakkan ekonomi berbasis komunitas. Pemkab Jombang, kata Warsubi, akan memperluas pendampingan, memperkuat penggunaan dana desa untuk kegiatan produktif, hingga mendorong digitalisasi usaha di level akar rumput.
Sementara itu, pembangunan kawasan industri terpadu yang bisa menyerap tenaga kerja lokal juga akan digenjot. Lingkungan tetap dijaga, tapi pertumbuhan ekonomi tidak ditinggalkan.
“Kami ingin memastikan bahwa kemajuan ekonomi ini bukan milik segelintir orang. Ini tentang kesejahteraan bersama, tentang kemajuan yang dirasakan sampai ke dusun-dusun,” pungkas Bupati. (*)
