JAKARTA, DiksiNow.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dalam upacara kenegaraan di Istana Negara. Momen itu menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia.
Dalam upacara yang disiarkan langsung, dua anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut dan Bambang Trihatmodjo, menerima penghargaan dari tangan Prabowo. Bahkan, nama Soeharto disebut setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), disusul aktivis buruh Marsinah. Dua tokoh yang justru pernah menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru.
Langkah Prabowo menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional di awal masa jabatannya disebut menimbulkan spekulasi politik.
Namun begitu, pemerintah menyebut pemberian gelar ini sebagai penghormatan atas jasa besar Soeharto terhadap bangsa.
“Setiap pemimpin memiliki jasa luar biasa bagi negara,” kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, di Jakarta (9/11/2025), kemarin.
Keputusan ini memantik gelombang penolakan. Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengecam langkah itu sebagai “pemutarbalikan sejarah” dan “pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi 1998.”
Mereka menuntut agar gelar tersebut dibatalkan, dengan alasan Soeharto terlibat dalam pelanggaran HAM berat, korupsi, serta praktik otoritarianisme selama tiga dekade berkuasa.
“Negara seharusnya berpihak pada korban, bukan pelaku,” tulis pernyataan resmi AKSI, Senin, (10/11/2025).
Gus Dur dan Marsinah: Paradoks di Balik Satu Upacara
Yang menarik, nama Soeharto diumumkan bersamaan dengan Gus Dur dan Marsinah. Dua figur yang di masa hidupnya justru menentang represi Orde Baru.
Marsinah, buruh pabrik di Sidoarjo, diculik dan dibunuh pada 1993 setelah memperjuangkan hak upah buruh. Gus Dur, sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan Presiden ke-4 RI, dikenal sebagai figur yang mendesak reformasi dan menolak pelanggaran HAM era Soeharto.
“Menempatkan mereka dalam satu daftar pahlawan menciptakan paradoks moral,” ujar sejarawan Andi Achdian dari Universitas Nasional, Senin (10/11/2025).
Menurut Andi, langkah ini seolah mengaburkan batas antara pelaku dan korban sejarah. Bagi sebagian akademisi, keputusan ini menandai upaya penulisan ulang sejarah.
“Ketika Soeharto dijadikan pahlawan, reformasi kehilangan makna,” kata Andi Achdian.
Andi mengingatkan bahwa banyak lembaga hasil reformasi seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi dibentuk justru sebagai koreksi terhadap praktik korupsi dan otoritarianisme Orde Baru.
Andi juga khawatir penghargaan ini akan menjadi pembenaran bagi munculnya narasi politik baru yang menormalkan kekerasan dan praktik kolusi di masa lalu.
“Sejarah sedang ditulis ulang oleh penguasa. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi upaya membangun legitimasi baru,” ujarnya.
Sementara Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menilai keputusan itu merupakan strategi kalkulatif.
“Jika dilakukan di akhir periode, risikonya lebih besar terhadap citra pemerintah. Di awal masa jabatan, dukungan partai politik masih solid dan bisa dikendalikan,” ujarnya, seperti dikutip BBC News Indonesia.
Menurutnya, keputusan ini juga sejalan dengan persepsi positif di kalangan masyarakat bawah terhadap Soeharto dan masa Orde Baru. Hasil survei Populi Center pada 2023 menunjukkan mayoritas warga, termasuk generasi milenial dan Gen Z memiliki pandangan positif terhadap Soeharto, yang dianggap sebagai sosok pemimpin kuat dan stabil.
“Ketika hidup terasa sulit, masyarakat mudah merindukan masa yang dianggap tertib dan murah harga. Itulah mengapa nostalgia terhadap Orde Baru tetap hidup,” jelas Afrimadona.
Dalam laporan Komnas HAM tahun 2003, Soeharto disebut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk pembantaian 1965–1966 dan represi terhadap aktivis politik. Namun, hingga kini, tak pernah ada proses hukum yang menuntaskannya.
Dengan gelar pahlawan yang baru disematkan, banyak pihak khawatir negara akan menulis bab sejarah baru yang lebih ramah terhadap kekuasaan.
Afrimadona menilai pemerintah saat ini “tidak akan menutup ruang kritik,” tapi mungkin akan “membiarkan perdebatan memudar seiring waktu.”
“Ketika ekonomi tumbuh dan publik sibuk mengejar kesejahteraan, isu sejarah mudah dilupakan,” katanya.
Reaksi Keluarga Soeharto
Usai upacara, Tutut Soeharto menanggapi pro dan kontra dengan santai.
“Kami tidak kecewa dengan yang menolak. Semua orang bisa menilai sendiri apa yang Bapak lakukan,” katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo. “Beliau tahu betul jasa Bapak saya sejak dulu. Tapi keputusan ini bukan karena keluarga, melainkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Penutup: Antara Ingatan dan Kekuasaan
Penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan sekadar penghormatan kepada masa lalu. Ia adalah cermin bagaimana kekuasaan hari ini berusaha mengendalikan cara kita mengingat sejarah.
Penulis : ami
Editor : DiksiNow
Sumber Berita: BBC Indonesia
