JAKARTA, DiksiNow.id – Kartu identitas liputan Istana milik seorang wartawan CNN Indonesia resmi dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Keputusan itu diambil setelah sang wartawan menanyakan isu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Menurut sejumlah sumber, Biro Pers melarang wartawan Istana mengajukan pertanyaan di luar agenda resmi Presiden. Saat itu, Prabowo baru saja pulang dari lawatan luar negeri dan menyampaikan keterangan pers terkait pertemuannya dengan sejumlah pemimpin dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB.
“Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo di hadapan jurnalis.
Namun, situasi berubah ketika seorang reporter CNN Indonesia menanyakan apakah Presiden memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kasus keracunan MBG yang meluas di sejumlah daerah. Prabowo sempat berbalik menjawab, “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat.”
Tak lama setelah itu, reporter CNN Indonesia dipanggil pihak Biro Pers Istana. Mereka menyampaikan keberatan karena pertanyaan dinilai di luar konteks agenda Presiden. Kartu liputan reporter tersebut kemudian dicabut. Tanpa kartu itu, jurnalis tidak bisa lagi meliput kegiatan Presiden di Istana.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan tanggapan terkait insiden ini. Begitu pula Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang belum merespons konfirmasi media.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, membenarkan pihaknya sudah menerima laporan. “Iya, kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Kasus pencabutan kartu liputan ini memicu sorotan publik, mengingat program MBG menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dan kini tengah menghadapi persoalan serius di lapangan.
