Reflektif khas DiksiNow :
Sejarah tak pernah benar-benar selesai. Ia seperti buku catatan yang selalu bisa ditulis ulang oleh mereka yang berkuasa.
Hari ini, di Istana Negara, nama Soeharto disebut kembali. Bukan dalam konteks pengadilan, tapi penghormatan. Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sang mertua, bapak Orde Baru yang pernah memerintah negeri ini selama lebih dari tiga dekade.
Dalam satu upacara, sejarah seakan berputar.
Soeharto, simbol kekuasaan yang memenjarakan kritik, kini berdiri sejajar dengan Gus Dur, presiden yang membebaskan perbedaan, dan Marsinah, buruh perempuan yang dibunuh karena menuntut keadilan.
Tiga nama, tiga makna, satu panggung. Ironi itu sempurna.
Antara Jasa dan Dosa
Bagi sebagian orang, Soeharto adalah sosok “bapak pembangunan.” Jalan, bendungan, dan harga beras yang stabil menjadi bukti bahwa ia pernah memberi masa tenang di tengah gejolak pasca-1965.
Namun bagi banyak yang lain, ia juga penguasa yang membungkam, memenjarakan tanpa pengadilan, dan membangun kekuasaan di atas darah serta ketakutan.
Kini, negara seolah memilih untuk menutup mata terhadap separuh kisah itu.
Dengan satu tanda tangan presiden, pelaku dan korban kembali disatukan di halaman yang sama. Seakan tragedi dan keberanian memiliki bobot yang setara.
Politik Ingatan: Siapa yang Menulis Sejarah?
Dari awal, sejarah Indonesia selalu punya masalah dengan ingatan.
Kita cepat melupakan, lebih cepat memaafkan, dan paling cepat mencari simbol baru untuk menenangkan nurani.
Ketika Soeharto dijadikan pahlawan, bukan hanya luka masa lalu yang diabaikan, tetapi juga arah masa depan yang dikaburkan.
Reformasi yang dulu menumbangkan Orde Baru dibangun atas janji untuk melawan lupa. Tapi dua dekade kemudian, lupa justru dilembagakan, dibungkus dalam nama “penghormatan.”
Di titik ini, kita tak lagi bicara tentang siapa benar dan siapa salah, melainkan siapa yang berhak menentukan narasi. Dan seperti biasa, yang berkuasa menulisnya.
Simbol yang Berubah Makna
Gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan. Ia adalah pesan moral yang dikirim negara kepada generasi berikutnya.
Ketika nama Soeharto disematkan di sana, negara sedang menegaskan bahwa stabilitas lebih penting daripada kebebasan, bahwa pembangunan lebih layak dikenang daripada keadilan.
Mungkin inilah bentuk baru dari “politik tenang”, di mana rakyat diajak melupakan luka agar bisa kembali percaya.
Namun keheningan yang dibangun dari penyangkalan bukanlah kedamaian, ia hanya jeda sebelum sejarah kembali menuntut penjelasan.
Antara Tepuk Tangan dan Tangisan
Di layar televisi, Tutut Soeharto tersenyum saat menerima bintang penghargaan. Di jalan-jalan, beberapa mahasiswa memegang poster bertuliskan, “Negara sedang bercanda dengan luka kami,”.
Dua adegan itu berjalan bersamaan, satu di atas karpet merah, satu di aspal panas, seperti dua bab yang tak pernah bisa dipertemukan dalam satu buku.
Dan mungkin memang begitu caranya negara kita memaknai sejarah: tidak dengan refleksi, tapi seleksi.
Refleksi DiksiNow
Hari ini, bangsa ini tak hanya memberi gelar kepada seorang mantan presiden. Kita juga sedang menguji ingatan kolektif. Apakah keadilan masih relevan ketika pelaku telah wafat, dan apakah luka masih penting ketika sejarah sudah berganti halaman?
Soeharto kini resmi jadi pahlawan nasional. Tapi bagi sebagian rakyat yang kehilangan anaknya di 1965, atau aktivis yang hilang di 1998, penghargaan itu tak menghapus apa pun.
Ia hanya mengingatkan, bahwa di negeri ini, yang punya kuasa bisa memilih bagian mana dari sejarah yang pantas dikenang dan bagian mana yang harus dilupakan.
Penulis : Redaksi
Editor : DiksiNow
